Pembacaan Terhadap Situasi Penindasan dan Situasi Perlawanan

Arus utama dalam pembacaan atas situasi penindasan tidak lepas dari era “globalisasi”. Karena di era inilah, sekarang kita hidup dan men...

Arus utama dalam pembacaan atas situasi penindasan tidak lepas dari era “globalisasi”. Karena di era inilah, sekarang kita hidup dan menghadapinya dengan segala ketidakpastian. Deepak Nyaar, ilmuwan yang mengaitkan globalisasi dengan situasi penindasan menyatakan bahwa fase globalisasi dibagi menjadi dua adalah (Deepak Nyaar: 1998). Pertama, Fase Imperialisme Inggris yang terjadi pada range 1870-1813 yang memakai payung ideologi Kapitalisme Klasik dengan doktrin yang terkenal dari Adam Smith, “leizzis faire” (persaingan bebas tanpa batas). Kedua, fase ini terjadi pada dekade 1870-1970-an ketika roda perekonomian bergerak ke Amerika Serikat dengan semangat yang hampir sama dan bernaung di bawah bendera Neo-liberialisme.

Mengamini pendapat di atas, James Petras (2001) menyatakan bahwa di bawah proyek globalisasi yang diusung Barat sesungguhnya terdapat semangat dan kepentingan imperialisme dengan agenda penguasaan dalam pengertian yang sangat luas, baik dalam arti material (SDA) maupun mental (SDM) atas “Negara-negara Dunia Ketiga”.

Dengan berpijak pada tiga doktrin, yaitu Liberalisasi (kebebasan dalam arti ekonomi), Diregulasi (tidak adanya Negara yang mengatur lalu lintas barang/jasa dan tidak ada subsidi bagi rakyat), serta Privatisasi (swastanisasi, BUMN harus dijual kepada pihak swasta, Pemodal, atau Investor), Neo-liberialisme berjalan melewati setiap Negara yang sudah tidak berdaya karena lilitan Hutang Luar Negeri (HLN). Dengan tekanan HLN inilah para Negara Door-Kapitalis (Uni Eropa, USA, dan Jepang) membuat peraturan-peraturan yang dipaksakan bagi “Negara Dunia Ketiga” untuk meliberalisasi kehidupan ekonominya. Dalam konteks perekonomian, pasar semisal, kita mengenal pasar berkelas Positivistik (harga pas) yang bertujuan meruntuhkan pasar tradisional (tawar-menawar).

Lembaga-lembaga seperti International Monetary Found (IMF), Paris Club, CGI, dan WTO menjadi sangat efektiv dalam melakukan kerja-kerja Imperialisme dengan baju Globalisasi. Setelah (peraturan bea dan cukai dan lain-lain) perdagangan bebas sudah bisa dikendalikan, perusahaan-perusahaan yang dimiliki Negara Kapitalis yang sering disebut dengan Trans National Coorporation (TNC) dan Multi National Coorporation (MNC) mulai menancapkan kukunya di negeri ini yang bertujuan mendominasi dan penghisaban. Pada saat inilah, budaya lokal dan aset kekayaan alam lainnya akan disedot habis oleh investor asing dan akhirnya kita menjadi terasing di Negeri sendiri. Dan yang lebih parah, kita menjadi budak di Negeri sendiri dengan upah yang sangat murah.

Dalam relasi penindasan demikian, masyarakat kita sebagian besar berada di posisi yang semakin memprihatinkan. Petani tidak bisa menjual gabah dan padinya dengan harga yang tinggi karena kalah bersaing dengan padi yang ada di luar. Hal yang sama kita jumpai pada hal komoditas gula, buah-buahan dan barang keseharian lainnya. Dalam kondisi itu Negara sudah tidak berdaya lagi karena tekanan dari lembaga donor untuk tidak memberikan subsidi pada rakyat. Kenaikan BBM, listrik, dan telepon adalah imbas dari pemotongan subsidi demi pembayaran hutang. Demikian dengan biaya pendidikan, juga bisa dilihat dari perspektif ini. UU no. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah gambaran dari gelagat Negara yang ingin melepas tanggung jawabnya atas subsidi pendidikan, sehingga membuka peluang terjadinya ”Kapitalisasi Pendidikan”. Persoalan bertambah runyam ketika pondasi perekonomian kita semakin lemah dan berimbas pada sektor tenaga kerja yang semakain kehilangan lapangan pekerjaan.

Dalam konteks semakin cepatnya laju dan arus Globalisasi, kita malah secara politik semakin sibuk dengan kepentingan pertarungan kelompok-kelompok elit yang sebagian besar tidak memihak rakyat. Pertarungan elit, baik pada level Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Pengusaha, sampai pada Partai Politik yang mulai melibatkan kekuatan Media, akhirnya berimbas pada kehidupan sosial politik masyarakat yang semakin terpecah belah. Separatisme, konflik berbasis SARA adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan sebagai imbas dari amburadulnya Budaya Politik di level Negara. Di sisi Budaya kita digiring untuk menjadi orang yang tercerabut dari akar sejarah dan budayanya. Kita semakin bangga kalau kita semakin ke-Barat-baratan (westernisasi) dan bisa meniru mereka pada sisi kehidupan yang sekecil-kecilnya (identifikasi). Kita tidak sadar sedang didorong untuk menjadi konsumen pasar yang dibuka oleh orang Barat. Watak ini dalam bangsa kita sering disebut dengan watak Inlander (Hasyim Wahid: 2001).

Dampak lain dari Globalisasi, adalah semakin mengentalnya paham-paham keagamaan yang akhirnya melahirkan gerakan-gerakan Fundamental. Islam adalah Agama yang sering menjadi sorotan dalam kaitannya dengan fenomena ini, terutama dengan kerja-kerja terorisme yang semakin hari semakin merebak. Peristiwa 11 September (Black Tuesday), Bom Bali, Bom J.W Marriot, dan tragedi pengeboman yang lain semakin meyakinkan asumsi bahwa fundamentalisme Agama sebagai sebuah Resistensi Globalisasi yang sangat West-biased (Bias Barat); atau bisa dikatakan Fundamentalisme Pasar sedang berhadapan dengan Fundamentalisme Agama (Islam).

Walaupun Fundamentalisme Islam melawan Kapitalisme Barat, akan tetapi dalam konteks nalar sosial keagamaannya, pemahaman tekstual (skriptualistik) terhadap ajaran dan doktrin Agama sangat kental. Ruang-ruang ekspresi kontekstual semakin sempit, dan ajaran akhirnya dipahami sebagai sesuatu yang sangat kaku dan baku, karena pluralitas tidak menjadi bagian dalam  kesadaran tafsir mereka. Sehingga gerakan Fundamentalis Islam cendrung gampang mengkafirkan (takfir) dan menggunakan kekerasan terhadap orang yang tidak satu pendapat dengannya dan menggolongkannya sebagai ”the others”.

Dari sekian pembacaan-pembacaan atas situasi penindasan dan situasi kemasyarakatan di atas, kita mencoba membuat sebuah pola umum untuk memudahkan membuat strategi perlawanan dan situasi-situasi apa saja yang harus diperbuat, jangan sampai kita selaku yang sadar gerakan justru menjadi buta dalam melihat.

Masyarakat terbagi dalam Tiga Lokus (Eman Hermawan: 2001), yaitu: Civil Society (masyarakat sipil), Political Society (masyarakat politik), dan Economical Society (masyarakat ekonomi). Dalam kerangka ini, Strategi dan Taktik Gerakan PMII akan dijelaskan dengan  tetap memakai kerangka ”liberasi dan independensi”, dan dengan menggunakan Paradigma Kritis Transformatif.

Rumusan Strategi Gerakan berdasarkan pembagian Lokus Masyarakat kiranya dapat disederhanakan dalam tabel berikut:

No.	Lokus Masyarakat	Strategi Gerakan
1	Civil  Society (masyarakat sipil, Ormas, LSM, Germa, dan kelompok masyarakat)	   Menciptakan budaya alternative o    Mempertahankan kesadaran bahwa kita memiliki budaya. o    Membentuk kelompok-kelompok studi kebudayaan.    Menciptakan kesadaran lokalitas (nasionalisme) o    Pendidikan politis-idealis untuk rakyat. o    Advokasi, pendampingan, dan pengorganisiran rakyat o    Advokasi kebijakan.    Menciptakan kemandirian ekonomi o    Membangun ruang-ruang ekonomi kerakyatan (koperasi dll.). o    Pengorganisasian ruang-ruang ekonomi rakyat anti positivistic kapitalistik.    Mewujudkan pendidikan untuk rakyat (kurikulum berbasis kerakyatan, sekolah geratis, KHP (Kritis Humanis dan Profesional). o    Menciptakan sekolah-sekolah alternatif. o    Pressure kebijakan pendidikan.
2	Political Society (masyarakat politik, Negara, dan partai politik)	Negara    Penguatan posisi Negara terhadap pasar dan negara kapitalis o    Advokasi kebijakan.    Pergerakan supremasi hukum o    Advokasi kebijakan. Partai politik    Membangun ruang bargaining rakyat dengan partai politiik o    Kotrak sosial/politik.
3	Economic Society (masyarakat ekonomi: pengusaha pribumi, investor, spekulan, MNC/TNC)	   Menciptakan keseimbangan pasaar Negara-negara civil society o    Kontrak sosial/politik.    Membangun kantong-kantong kontrol rakyat terhadap pasar dan kebijakan ekonomi o    Menciptakan kelompok-klompok studi ekonomi dan kebijakan pasar. o    Menciptakan serikat-serikat buruh.

Strategi yang masih merupakan pola umum dalam konteks perlawanan, harus diterjemahkan dan dikerucutkan dalam kerja-kerja taktis. Antonio Gramsci (1956) membagi tiga wilayah gerakan atau perang (war), yaitu: War of Position (perang posisi), War of Opinion (perang opini), dan War of Movement (perang gerakan). Ketiga wilayah gerakan ini menjadi landasan awal untuk membingkai Strategi Gerakan PMII saat ini.

Dari uraian Gramsci di atas, konteks pergerakan harus memenuhi Tiga Ruang yaitu: ruang Penegasan Jati Diri Organ atau posisi sikap sejarah terhadap situasi yang sedang berlangsung, ruang Dialektika Pemikiran dan Gagasan sebagai dasar rasionalitas atau posisi yang dipilih, dan Ruang Praktis yang menjadi indikator perubahan dengan dorongan konkrit baik di level kader maupun masyarakat.

Secara jelas, derivasi taktik dan masing-masing ruang dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

War of Position	War of Opinion	War of Movement
- NDP  Hubungan manusia dengan Tuhan.  Hubungan manusia dengan manusia.  Hubungan manusia dengan alam. -ASWAJA 1Tawasuth (moderat-pola pikir): [Agama: teologi, fiqh, tasawuf, Filsafat: sunnah, rasionalitas]. 2.Tasammuh (toleran-pola sikap) (perbedaan pluralisme) [Agama: internal agama, antar agama. Budaya: Ras, adapt, suku, bahasa]. 3.Tawazun (keseimbangan – pola hubungan) [Sosial: egalitarianisme. Politik: rakyat><Negara. Ekologi: alam><Manusia Ekonomi: [Negara-Pasar-masyarakat]. 4. Ta’adul (Keadilan-pola integral)[nilai universal] 5. PKT (Paradigma kritis transformatif).	1.Konteks Gagasan Tentang masyarakat Tentang Negara    Tentang pasar 2.Manajemen issu    Basis intelektual kader (injeksi dan doktrin kesadaran)    Basis media (penyedia media transformasi gagasan)    Basis Massa (investasi kesadaran)	1.Kaderisasi     Formal (PKD,PKM,PKL)     Informal (pelatihan2)     Non formal (kantong2 kader: Parpol, FAMJ BIGBANG, SANGAR JEPIT,  MMJ, Dll.) 2.Gerakan horizontal         (pengorganisiran) <![if !supportLists]>§ <![endif]>Level kampus <![if !supportLists]>§ <![endif]>Level organ gerakan <![if !supportLists]>§ <![endif]>Level Organ massa                                        Level massa rakyat 3. Gerakan vertical (desakan terhadap otoritas)  Kuasa kebijakan publik  Kuasa sosial ekonomi  Kuasa Agama    Lain-lain

Bagaimanapun gerakan harus diwujudkan. Seandainya basis massa belum diraih, maka tidak ada alasan untuk diam. Aksi massa harus segencar mungkin dilaksanakan untuk mendorong semangat perubahan, sekaligus mencari momentum untuk memberi injeksi kesadaran bagi masyarakat.