Layar Hitoris Kelahiran PMII

Layar Hitoris Kelahiran PMII Hasrat atau panggilan hati nurani mahasiswa-mahasiswa Nahdlatul Ulama’ (NU) untuk mendirikan sebuah org...

Layar Hitoris Kelahiran PMII

Hasrat atau panggilan hati nurani mahasiswa-mahasiswa Nahdlatul Ulama’ (NU) untuk mendirikan sebuah organisasi yang secara nyata mewadahi anak-anak NU yang belajar di perguruan tinggi sudah sangat lama bergejolak, namun pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (PBNU) belum memberikan lampu hijau  karena, belum dianggap perlu adanya organisasi yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa NU.

Namun, kemauan para mahasiswa NU tak pernah kendor, bahkan semakin berkobar dari kampus ke kampus. Hal ini sangat bisa dimengerti karena kondisi sosial politik pada dasawarsa 50-an memang sangat penting dan memungkinkan untuk melahirkan organisasi baru.

Banyak organisasi-organisasi  yang berpayung pada induknya semisal, HMI (dengan MASYUMI), IMM (dengan MUHAMMADIYAH), KMI (dengan PERTI), SEMII (dengan PSII) serta masih banyak lagi, maka dari itu wajar jika anak-anak NU kemudian ingin mendirikan organisasi serupa yang bernaung di bawah panji-panji Nahdlatul Ulama’. Dan benar,  hasrat tersebut terwujud dengan berdirinya Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama’ (IMANU) di Jakarta pada bulan Desember 1955 yang dipelopori oleh Wa’il Harits Sugianto.

Namun, IMANU tidak berumur panjang, PBNU dengan tegas menolak dengan alasan dan pertimbangan bahwasanya IPNU baru saja lahir pada 24 Februari 1954. Jadi penolakan bukan karena prinsip berdirinya IMANU tetapi lebih pada pertimbangan waktu, pembagian tugas dan efektifitas organisasi. Namun,  kecenderungan ini sudah di antisipasi dengan ditambahnya departemen baru pada setruktur organisasi IPNU yang kemudian dikenal dengan Departemen Perguruan Tinggi IPNU.

Waktu dan atau Tempat	PMII dari Masa ke-masa
14-16 Maret 1960 Kaliurang, Yogyakarta.	Baru pada Konferensi Besar IPNU I disepakati untuk mendirikan wadah tersendiri bagi mahasiswa NU. Dan pada saat itulah ruh PMII lahir. Kemudian dibentuklah kepanitian pendiri organisasi mahasiswa yang terdiri dari 13 orang dengan tugas memberi informasi dan mengajak untuk melaksanakan musyawarah mahasiswa nahdiyin se-Indonesia di Surabaya dengan batas waktu 1 bulan (14-16 April 1960). Adapun ke 13 orang tersebut adalah : Chalid Mawardi (Jakarta), Said Budairy (Jakarta), M. Sobich Ubad (Jakarta), M. Makmun Syukri (Bandung), Hilman (Bandung), H. Ismail Makky (Yogyakarta), Munsif Nahrawi (Yogyakarta), Nuril Huda Suaidy (Surakarta), Abdul Wahab Jailani (Semarang), Hisbullah Huda (Surabaya), M. Kholid Narbuko (Malang), Ahmsd Husain (Makasar).
14-16 April 1960 Taman Pendidikan Putri Khadijah (sekarang UNSIRI) Surabaya.	Berkumpulah para tokoh-tokoh mahasiswa NU yang tergabung dalam Departemen Perguruan Tinggi IPNU dalam musyawarah mahasiswa nahdiyin se-Indonesia. Dengan semangat yang membara mereka membahas nama dan bentuk organisasi yang sudah dari lama mereka idam-idamkan.
17 April 1960 Taman Pendidikan Putri Khadijah (sekarang UNSIRI) Surabaya.	Beretepatan dengan itu ketua Umum PBNU, K.H. Idham Khalid, memberikan lampu hijau. Bahkan, membakar semangat pula agar para mahasiswa NU menjadi kader partai. Kemudian dari Departemen Perguruan Tinggi IPNU lahirlah Organisasi yang di beri nama “PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA”. Dalam perjalan pertamnaya PMII masih menginduk pada IPNU dan NU(PMII sebagai Underbouw NU baik secara Struktural maupun Fungsional dapat kita kenal sebagai istilah Fase Dependensi PMII-NU)
23-26 Desember 1961, Tawangmangu.	Pada kongres pertama PMII, menyatakan sikap dan pendirianya atas pertanggung jawaban terhadap kepentingan umat islam, negara dan bangsa Indonesia serta mengenai beberapa hal pokok yang di arsipkan dalam DEKLARASI TAWANGMANGU.
1971 (Pemilu ke-II pasca revolusi 1945. Sebelumnya, pemilu ke-I sudah terlaksana pada 1955 dalam sejarah Indonesia).	Dengan situasi politik yang sangat panas dan juga banyak organisasi-organisasi kemahasiswaan menjadi sayap-sayap partai yang menyokong kemenangan partai. Menjadikan gerakan PMII jugs cenderung bersifat politik praktis yang menyokong partai NU. Hal ini terjadi sampai tahun 1972. Dari 9 partai politik dan 1 Golongan Karya yang bertarung pada saat itu salah satunya adalah Partai Nahdlatul Ulama’. Keterlibatan PMII dalam dunia politik praktis sebagai sayap NU di sinyalir amat merugikan gerakan PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang menyebabkan PMII mengalami kemunduran dalam banyak hal. Dampaknya PMII justru melupakan jati dirinya sebagai organisasi mahasiswa yang pada hakikatnya merupakan suatu gerakan intelektual, sosial, budaya dan gerakan moral.
14-16 Juli 1972 Munarjati Lawang, Malang, Jawa Timur.	Dengan kondisi yang semakin tidak stabil dibadan PMII mengharuskan PMII harus mengkaji dan melakukan refleksi gerakan kembali, khususnya dalam dunia politik praktis. Pada Musyawarah besar PMII yang ke-III, dengan melewati berbagai pertimbangan dengan memohon rahmat Allah SWT, PMII menyatakan tidak terikat dalam sikap dan tindakan kepada siapapun dan hanya komited dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. Lalu di kenallah hal tersebut dengan DEKLARASI MUNARJATI. Dan sejak itulah PMII secara formal dan struktural lepas dari naungan partai NU. Disebutlah hal tersebut sebagai Fase Independensi PMII. Tim perumus Deklarasi Munarjati. Ummar Bassalim (Yogyakarta), Slamet Effendi Yusuf (Yogyakarta), Man Muhammad Iskandar (Bandung), Madjid Syah (Bandung), Choirunnisa’ Yafizham (Medan), Tatik Farikhah ( Surabaya), Rahaman Idrus (Sulawesi), Muis Kabri (Malang). Dengan di canangkanya Independensi, Disini PMII Yogyakarta hadir sebagai pendukung penuh dengan alasan bahwasanya Organisasi Kemahasiswaan harus bebas menentukan sikap sebeb kenyataanya PMII masih merasa canggung menghadapi situasi nasional, karena masih mempertimbangkan NU sebagai induknya, sedangkan PMII dan NU berbeda.
8 Oktober 1989, Cibogo, Medan.	Hingga pada kongres medan Independensi PMII masih dipertahankan, bahwa Independensi PMII merupakan manifestasi dari kesadaran PMII terhadap tuntutan kemandirian, kepeloporan, kebebasan berfikir dan berkreasi serta tanggungjawab sebagai kader umat dan bangsa. Merespon pembangunan bangsa serta modernitas bangsa dengan menjunjung tinaggi nilai etik dan moral serta idealism yang dijiwai oleh ajaran islam ahlussunnah wal jamaah. Dengan sikap yang demikian maka di kenallah dengan PENEGASAN CIBOGO yang bertujuan untuk mengukuhkan tujuan dari deklarasi munarjati.
27 Oktober 1991 Pondok Gede, Jakarta.	Pada Kongres PMII ke-X, PMII menyadari bahwa secara kultur dan historis, PMII memang tidak bisa dipisahkan dengan NU, bahkan sampai saat ini aktifitas keorganisasian PMII tidak pernah bertentangan dengan NU. Secara subtansi perjuangan pergerakan, visi kenegaraan, maupundalam merawat tradisi keagamaan PMII tetap menjalankan sebagaimana yang diajarkan oleh kyai-kyai NU. Begitu juga dalam ranah ideologi, PMII juga menempatkan Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai metode berfikir dan bertindak. Dengan posisi PMII dan NU yang demikian maka lahirlah Fase Interdependensi PMII-NU.
24 Desember 1991, Cimacam, Jawa Barat.	Untuk mempertegas posisi Interdependensi, maka pada Musyawarah Kerja Nasional PB PMII dikeluarkanlah “Implementasi Interdependensi PMII-NU”. Implementasi Interdependensi tersebut didasari karena pertama PMII menjadikan Ulama NU sebagai panutan, kedua, adanya ikatan kesejarahan. Ketiga,persamaan paham keagamaan. Keempat persamaan wawasan kebangsaan dan yang terakhir adalah kesamaan kelompok sasaran.