KESYAREKATAN ISLAM SEJARAH SAREKAT ISLAM YANG DI LUPAKAN

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Masalah Awal abad keduapuluh merupakan abad kebangkitan bagi dunia Timur. Jepang me...

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Awal abad keduapuluh merupakan abad kebangkitan bagi dunia Timur. Jepang memperoleh kemenangan atas Rusia di Fort Arthur pada 1905 M,[1] di celah reruntuhan Turki Utsmani tampillah gerakan Turki Muda, pada 1911 terciptalah Republik Tiongkok di bawah pimpinan Sun Yat Sen. Di sekitar Nusantara ini berkobar pula gerakan-gerakan nasional, seperti di Philipina. Turki mempunyai pengaruh terhadap Indonesia sejak sediakala, karena hubungan keagamaan yang intim antara dua negara ini. Revolusi Tiongkok amat berpengaruh terutama terhadap gerakan Sarekat Islam. Tan Malaka dan Muhammad Yamin terpengaruh dengan gerakan nasional Philipina; dan gerakan swadeshi (bangsa yang mandiri) di India diterapkan juga di Indonesia. Demikianlah kejadian-kejadian internasional itu besar pengaruhnya terhadap kebangunan bangsa Indonesia, terbukti pada awal abad keduapuluh itu juga bermunculan organisasi-organisasi pergerakan Islam dan pergerakan lainnya di Indonesia.[2]

Nasionalisme dalam pengertian politik baru muncul setelah Sarekat Dagang Islam (SDI) di bawah pimpinan H. O. S Tjokroaminoto, ia mengubah nama dan sifat organisasi serta memperluas ruang geraknya. Sebagai organisasi politik pelopor nasionalisme,[3] saat itu Tjokrominoto juga memberikan batasan:

Pengertian nasional sebagai usaha meningkatkan seseorang pada tingkat natie berjuang menuntut pemerintahan sendiri atau sekurang-kurangnya bangsa Indonesia diberi hak untuk mengemukakan suaranya dalam masalah politik.[4]

SI meratakan kesadaran nasional tehadap seluruh lapisan masyarakat, atas, tengah, dan rakyat biasa di seluruh persada tanah airnya, terutama melalui kongres Nasional Sentral Islam di Bandung pada 1916.[5] Asal-usul pertumbuhan gerakan politik di kalangan muslim di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal-usul dan pertumbuhan Sarekat Islam, terutama duapuluh tahun pertama sejak didirikan. Perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi dalam empat bagian: periode pertama, 1911-1916 memberi corak dan bentuk bagi partai, kedua, 1916-1921 dapat dikatakan merupakan periode puncak; ketiga, 1921-1927, periode konsolidasi, keempat, 1927-1942, yang memperlihatkan usaha partai untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia.[6]

Dalam periode awal perkembangannya SI merupakan suatu “banjir besar”, dalam arti bahwa massa dapat dimobilisasi serentak secara besar-besaran, baik dari kota-kota maupun daerah pedesaan.[7] Sejak empat tahun didirikan keangotaannya sudah mencapai 360.000 orang, dan menjelang tahun 1919, keanggotaannya telah mencapai hampir dua setengah juta, dan program kebangsaannya yang militan benar-banar dibuktikan unuk memperoleh kemerdekaan penuh, kalau perlu dengan kekerasan.[8]

Para pendiri Sarekat Islam mendirikan organisasinya tidak semata-mata untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina, tetapi untuk membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputra. Ia merupakan reaksi terhadap rencana krestenings-politiek (politik peng-kristenan) dari kaum zending,[9] berbeda dengan Budi Utomo yang merupakan organisasi dari ambtenar-ambtenar pemerintah, maka Sarekat Islam berhasil sampai pada lapisan bawah masyarakat, yaitu lapisan yang sejak berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak menderita.

Sehubungan dengan itu pemerintah kolonial sangat khawatir kalau-kalau pertumbuhan SI akan berjalan cepat dan menjadi ancaman terhadap Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mematahkan gerakan nasional yang digerakkan oleh umat Islam, yaitu dengan cara menanamkan ideologi komunisme di dalam SI. Tokoh pertama Komunis di Indonesia yang berhasil menciptakan pertentangan dalam kalangan SI adalah Sneevliet.[10]

D. M. G. Koch mengemukakan adanya tiga aliran di dalam tubuh SI, yaitu yang bersifat Islam fanatik, yang bersifat menentang keras, dan golongan yang hendak berusaha mencari kemajuan dengan berangsur-angsur dengan bantuan pemerintah.[11] Kelompok yang beraliran kiri yang dipimpin oleh cabang Semarang berusaha keras mendapatkan kekuasaan. Di Jawa Barat suatu cabang revolusioner rahasia yang diberi nama Afdeeling B[12] atau Sarekat Islam B mulai didirikan oleh Sosrokardono dari Central Sarekat Islam (CSI) dan beberapa orang aktivis lainnya pada tahun 1917. Sementara itu, CSI mengharapkan dapat menjalankan kegiatan politik yang sah di dalam Volksraad.[13]

Pada permulaannya SI bersifat loyal dan membantu terhadap pemerintah. Kongresnya yang pertama yang diadakan di kota Bandung pada tahun 1916 memperlihatkan sifat ini. Garis yang diambil pada waktu itu adalah “dengan pemerintah dan untuk membantu pemerintah”.[14]

Dalam kongres Nasional di Madiun pada 17-20 Februari 1923. Kongres mengambil keputusan akan mendirikan suatu “partai SI”, maka dibentuklah Partai Serikat Islam (PSI).[15] Anggota-anggota ini disebut wargarumekso.[16] Kongres itu juga membicarakan sikap politik partai terhadap pemerintah. Suatu hal yang menarik dari kongres ini adalah adanya perubahan sikap partai terhadap pemerintah. Perubahan sikap yang dimaksud adalah bahwa partai tidak lagi mempercayai pemerintah, oleh karena itu partai akan menolak bekerjasama dengan pemerintah (politik non-koperasi atau politik Hijrah) melalui Volksraad (dewan rakyat).[17]

Pada mulanya tidaklah begitu jelas dalam partai itu sendiri apakah politik itu disebut non-kooperasi ataupun Hijrah. Mulanya H. Agus Salim sendiri menganggap kedua nama itu sama, ketika ia berkata bahwa swadeshi akan menghasilkan “Hijrah yaitu non-kooperasi”. Ini diartikannya sebagai suatu sikap untuk “menjauhkan diri dari urusan pemerintahan”. Kemudian ia membedakan istilah ini ketika dikatakannya bahwa “faham non-kooperasi  dalam PSI (Sarekat Islam) diganti dengan faham hijrah. Maksudnya bahwa sikap menolak kerjasama dengan pihak lain yaitu pihak Belanda diganti menjadi bekerjasama menyusun diri dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.[18]

Alur perjuangan yang dipakai oleh PSII dengan nama “Politik Hijrah” ini menurut penulis menarik untuk dibahas, karena politik yang dijalankan oleh PSII ini berbeda dengan partai-partai lainnya. Yaitu keberanian dari PSII untuk tidak percaya dengan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu (Belanda). Adapun arti penting dari Politik Hijrah ini salah satunya adalah memberikan pelajaran tentang percaya pada diri sendiri.

B.     Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam makalah ini dimaksudkan untuk mendapatkan pokok permasalahan supaya tidak menimbulkan kesimpang siuran dalam menginterpretasi permasalahan lebih lanjut. Batasan waktu pada makalah ini dimulai dari tahun 1905 dan diakhiri pada tahun 1940. Karena pada tahun 1905 SI berdiri dan sampai mengubah perjuangannya, diantaranya yang dulunya koperasi pindah ke non-koperasi, PSI menyebutnya dengan nama “politik hijrah”, sedangkan pada tahun 1940 Politik Hijrah sudah tidak lagi dijadikan sebagai alur perjuangan PSII. Permasalahan yang penulis bahas adalah “politik hijrah” sebagai haluan perjuangan PSII dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan mendasar antara lain:

1.      Apa yang melatarbelakangi didirikannya Serikat Islam ?

2.      Apa yang menyebabkan perpecahan dalam Serikat Islam ?

3.       Bagaimana kondisi Serikat Islam pasca perpecahan ?

4.      Bagaimana pengaruh ataupun peran Serikat Islam dalam pergerakan nasional ?

C.    Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka makalah ini menjawab persoalan-persoalan di atas di antaranya yaitu:

1. untuk mengetahui latar belakang muncul, pelopor, maksud dan tujuan Sarekat Islam.

2. untuk mengetahui usaha-usaha PSII dalam merealisasikan Politik Hijrah.

3. Untuk mengetahui Pengaruh dan Peran SI dalam Pergerakan Nasional

Sedangkan kegunaan dari makalah ini, antara laian:

1.      Dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun para pembaca pada umumnya tentang perkembangan sejarah perpolitikan Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang Sarekat Islam.

2.      Memberikan informasi bagi peneliti yang akan melakukan makalah lebih lanjut tentang berdirinya SI dan perjuangan PSII dalam mencapai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.      Sebagai wahana penambah pengetahuan dan keilmuan serta kajian teoritis dalam Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia khususnya dalam bidang sarekat Islam.

D.    Landasan Teori

Suatau kajian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, pada umumnya didasarkan atas satu atau beberapa teori. Landasan teori sebagai kerangka berfikir adalah jalan pikiran menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan dan menunjukkan masalah-masalah yang diidentifikasi. Kerangka teori yang relevan berfungsi sebagai penuntun dalam menjawab, memecahkan atau menerangkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi itu, atau dalam target yang lebih dekat berguna untuk merumuskan hipotesis.[19]

a. Politik

Politik didefinisikan bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang pemeberi definisi. Tetapi, pada umumnya definisi politik menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Perhatian ilmu politik ialah pada gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh, kekuasaan, kepentingan, partai politik, keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya.[20]

Robert H. Soltau, mendefinisikan politik sebagai berikut:

Political science then, is going to be the study of the state, its aim and purpose; the institution by which those are going to be realized, its relation, whith its individual members and whith other state, and also what men have thought, said, and written about all these question[21].

Ilmu politik merupakan kajian umum tentang negara, maksud dan tujuannya; institusi-institusi oleh mana orang-orang akan direalisasikan atau diwujudkan, hubungannnya dengan anggota-anggota pribadi dan dengan negara lain, serta dengan apa yang orang-orang telah difikirkan, dikatakan, dan ditulis tentang semua pertanyaan-pertanyaan ini.

Soltau memaparkan bahwa ilmu politik merupakan studi umum tentang negara, yang berkaitan dengan tujuan dan maksud-maksudnya. Lebih jauh lagi adalah berkaitan dengan kajian tentang lembaga-lembaga yang akan merealisasikan tujuan dan maksud tersebut. Ilmu politik juga merupakan kajian yang erat hubungannya antara anggota-anggota individual negara tersebut dengan negara-negara lain. Selanjutnya ilmu politik mengkaji tentang pemikiran-pemikiran dari manusia mengenai politik yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan.[22]

Dalam proses pembentukan suatu negara tidak dapat lepas dari hal-hal berikut: pertama, adanya kesamaan identitas yang biasanya dirumuskan sebagai sistem nilai yang dianut masyarakat. Kedua, adanya konsep negara yang berfungsi sebagai pengelompok masyarakat atas dasar adanya satu struktur kekuasaan yang memerintah. Ketiga, wilayah yang jelas batas-batasnya yang tidak hanya sebagai tempat bermukim dan menjadi batas berlakunya kewenangan pemerintah tetapi juga sebagai sumber kehidupan duniawi. Keempat, adanya pemerintah yang berkeabsahan (legitimate) dan mampu menggerakkan, serta mengarahkan seluruh potensi masyarakat.[23]

Teori politik adalah bahasan dan generalisasai dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas;

a)      Tujuan dari kegiatan politik

b)      Cara-cara mencapai tujuan itu

c)      Kemungkinan-kemungkinan, dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu

d)     Kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.[24]

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistim politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber dan resources yang ada.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok temasuk partai politik.

Dari uraian di atas maka teranglah bahwa konsep-konsep pokok dalam politik itu adalah sebagai berikut.

1.      Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics: “ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dan dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain”.[25]

2.      Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.[26]

Deliar Noer dalam Pengantar Kepemikiran Politik: Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.

3.      Pengambilan Keputusan

Keputusan (dicision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah penagmbilan keputusan (dicisionmaking) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebiijaksanaan untuk mencapai tujuan itu.[27]

4.      Kibijaksanan Umum (public, policy, and beleid)

Kebijaksanaan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk menacapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya fihak yang membuat kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melakukannya.

Dalam kebijakan umum ini setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies) oleh pihak yang berwenang.

5.      Pembagian (Distribution)

Yang dimaksud dengan pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial suatu nilai (value) adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, susuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga. Karena itu dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilian (judgement) atau suatu azas seperti misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dan sebagainya. Dia juga bersifat konkrit (material) seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya.[28]

b. Hijrah

Dalam berbagai ensiklopedi, arti hijrah secara harfiyah adalah berpindah, meninggalkan, berpaling dan tidak mempedulikan lagi. Selain arti harfiah ini, maka secara faktual historis ia adalah perjuangan Nabi Muhammad bersama kaum Muslim lainnya meninggalkan Makkah menuju ke Madinah.

Dalam sejarah kebangkitan Islam, maka hijrah mengandung arti perjuangan. Bukan hanya meninggalkan tempat lama secara negatif, tapi juga membangun masyarakat baru secara positif.  sekalipun hijrah mengandung arti meninggalkan dan menjauhi, tetapi arti hakikinya adalah perjuangan konstruktif, membangun masyarakat penuh dengan keimanan, keikhlasan, keilmuan, dan keamalan.[29]

---

[1] M. Abdul Karim, Islam Nusantara (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 69

[2]M. Mansyur Amin, Dinamika Islam: Sejarah Transformasi dan Kebangkitan (Yogyakarta: LKPSM, 1995), hlm. 117

[3]Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 259

[4] Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 200

[5] Amin, Dinamika, hlm. 119

[6] Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 114-115

[7] Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 107.

[8] George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj. Nin Bakdi Soemanto (Surakarta: UNS Press, 1995), hlm. 85

[9] Usaha penyebaran agama Kristen Protestan; badan penyelenggara penyebaran agama Kristen Protestan: Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Popular (Jakarta: Gitamedia Press, 2006), hlm. 509.

[10] Suryanegara, Menemukan, hlm. 250-251

[11]Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 184.

[12]Afdeling B merupakan suatu organisasi yang tertutup atau oragnisasi di bawah tanah yang secara resmi tidak mempunayi hubungan apapun dengan SI.

[13] M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, terj. Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2005), hlm. 262-263.

[14] L. M. Sitorus, Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1987), hlm. 21

[15] http://www. Islamina. Blogspot.com/., diaksese tanggal 15 Februari 2009

[16] Wargo ialah warga; rumekso= proteksi, perlindungan. Pemikiran wargorumekso ini telah dibicarakan dalam kongres kelima Sarekat Islam pada bulan maret 1921: Noer, Gerakan, hlm. 146.

[17] http://www. Islamina. Blogspot.com/., diaksese tanggal 15 Februari 2009, dan Volksraad dibuka pada 18 Mei 1918. pembicaraan-pembicaraan di parlemen Belanda tentang masalah Volksraad dimulai pada tanggal 16 Desember 1916, dan hal ini menghidupkan pembicaraan di Indonesia tentang masalah perwakilan itu. Volksraad mempunyai fungsi yang sangat terbatas, sedangkan anggota- anggotanya hanya sebagian saja yang dipilih: A. K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), hlm. 96-97.

[18] Noer, Gerakan, hlm. 159-160

[19] Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta, 2003), hlm. 27

[20] Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 173

[21] Deden Fathurrahman dan Wawan Sabri, Pengantar Ilmu Politik (Malang: UMM Press,2002), hlm. 10

[22] Ibid.

[23] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 52-53.

[24] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 30.

[25] Ibid., hlm. 8

[26]Ibid., hlm. 35.

[27] Ibid., hlm. 10-11.

[28] Ibid., hlm. 12-13

[29] http://www.hupelita.com/baca phd?id=23605., diakses tanggal 15 Februari 2009

Lanjutan ke Bab II